13 hours ago
4
Blora, infojateng.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mendorong pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora.
Pasalnya, data DESIL yang menjadi rujukan saat ini masih menggunakan kondisi tahun 2022, sementara kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah mengalami berbagai perubahan hingga 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said saat melakukan audiensi dengan Bupati Blora Arief Rohman di kantor bupati setempat, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arief didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora Dasiran dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA). Sementara Ali Said hadir bersama Kepala BPS Kabupaten Blora Rukhedi beserta jajaran.
Audiensi membahas hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Blora, serta pemutakhiran data DESIL yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ali Said menjelaskan, data DESIL yang digunakan saat ini masih menggambarkan kondisi masyarakat pada 2022. Dalam kurun empat tahun, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga perlu dilakukan pembaruan agar data yang menjadi dasar kebijakan lebih sesuai dengan kondisi terkini.
“DESIL yang saat ini rujukannya masih kondisi tahun 2022 dan sekarang sudah 2026 banyak perubahan kondisi di masyarakat yang tentu itu mempengaruhi informasi pada data itu sendiri, sehingga perlu pemutakhiran data secara menyeluruh,” jelas Ali.
Menurut dia, proses pemutakhiran data membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa hingga masyarakat.
Perubahan status DESIL juga tidak semata-mata dipengaruhi kondisi satu individu. Kondisi seluruh anggota keluarga turut menjadi bagian yang diperhitungkan.
“Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Pemkab, desa dan masyarakat, karena perubahan pada DESIL ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan individu atau personal pada keluarga itu sendiri, tetapi seluruh anggota keluarga,” katanya.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan pemerintah daerah menyambut baik penjelasan BPS terkait persoalan data DESIL yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, masyarakat yang merasa status DESIL-nya tidak sesuai dengan kondisi terkini dapat menyampaikan masukan melalui Dinas Sosial maupun langsung kepada BPS Kabupaten Blora.
“BPS sangat menerima masukan atas status DESIL yang ada. Bisa dilaporkan melalui Dinsos atau langsung ke BPS Blora. Perubahan data sesuai kondisi terbaru itulah yang nantinya bisa mengubah status atau urutan DESIL,” terang Arief.
Ia berharap sinergi Pemkab Blora dan BPS terus diperkuat sehingga data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan semakin akurat dan mutakhir.
“Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan Kepala BPS Jawa Tengah dan BPS Blora. Kita tadi berdiskusi berbagai hal, khususnya sekarang yang menjadi perhatian publik ini terkait dengan DESIL,” ujar Arief.
Dalam audiensi tersebut, BPS juga memaparkan perkembangan ekonomi Kabupaten Blora berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan II 2026.
Secara tahunan, ekonomi Blora pada Triwulan II 2026 tumbuh 2,67 persen. Sementara secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2026 mencapai 3,90 persen.
Namun, secara triwulanan, ekonomi Blora mengalami kontraksi 3,97 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang perlu mendapat perhatian.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Blora dengan kontribusi 67,26 persen. Komponen tersebut tumbuh 4,93 persen dibandingkan Triwulan II 2025.
Konsumsi pemerintah tumbuh 20,61 persen, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 9,29 persen.
Sementara dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Blora masih didominasi sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan industri pengolahan. Keempat sektor tersebut secara bersama-sama menyumbang sekitar 69,37 persen terhadap PDRB Blora.
Kondisi tersebut menunjukkan perekonomian Blora masih cukup bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, produksi primer, perdagangan dan industri pengolahan.
Karena itu, penguatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah dan hilirisasi komoditas, pengembangan industri pengolahan, penguatan sektor perdagangan serta peningkatan investasi menjadi sejumlah langkah yang perlu terus didorong.
Selain membahas data DESIL dan kondisi perekonomian, BPS juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Blora.
Pendataan lapangan dilaksanakan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat serta pelaku usaha di Blora.
Bupati Arief mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Blora yang telah membantu menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkasnya.
Data statistik yang semakin akurat dan mutakhir diharapkan dapat menjadi pijakan Pemkab Blora dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan. (eko/redaksi)
