14 hours ago
4
Temanggung, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung mendorong validasi data kemiskinan hingga tingkat desa untuk memastikan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
Akurasi data dinilai menjadi kunci agar intervensi pemerintah berjalan efektif sekaligus memastikan anggaran daerah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna mengatakan ketepatan data mentah hasil asesmen menjadi dasar penting dalam menentukan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
“Apabila asesmen yang kita berikan ini tidak tepat sasaran, tentu program dan anggaran strategis tidak akan bisa optimal,” ujar Nadia saat menutup Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Progo Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Temanggung, Kamis (10/9/2026).
Nadia mengatakan persoalan penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran hingga anomali data desil kemiskinan masih ditemukan di lapangan. Hal itu antara lain tercermin dari banyaknya aduan masyarakat melalui media sosial maupun laporan secara langsung.
Meski penentuan status desil merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemkab Temanggung memiliki peran dalam mengawal dan melakukan verifikasi kondisi warga di lapangan.
Karena itu, camat hingga kepala desa didorong aktif menyisir kondisi masyarakat dan melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi sebenarnya.
“Pemerintah daerah memang tidak mempunyai hak untuk menentukan desil, namun kita diberi kewenangan untuk mengawal dan mengoreksi,” lanjut Nadia.
Data Jadi Instrumen Penanganan Kemiskinan
Nadia mengatakan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi salah satu acuan dalam penanganan kemiskinan.
Ia meminta jajaran aparatur desa dan kecamatan menempatkan pengolahan serta validasi data sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.
Selain pembenahan data desil, Pemkab Temanggung juga mendorong sosialisasi secara masif terkait program perbaikan data terpadu atau Validus, khususnya bagi masyarakat yang belum terakomodasi maupun mengalami kendala status kepesertaan jaminan kesehatan.
Sekretaris Bapperida Temanggung Esti Dwi Utami mengatakan penanganan kemiskinan di daerah dilakukan secara sistematis dan terpadu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Temanggung pada 2025 tercatat sebesar 7,78 persen.
“Kunci keberhasilan intervensi program penanggulangan kemiskinan terletak pada akurasi data. Data yang valid dan akurat akan menyokong tiga pilar strategis, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong-kantong kemiskinan,” ujar Esti.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, swasta, hingga kalangan akademisi.
DPRD Soroti Akurasi Data Lapangan
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Riyadi Kaunaen turut menyoroti pentingnya akurasi dan kesahihan data lapangan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Menurut Riyadi, keselarasan informasi antara masyarakat dan petugas pendata menjadi kunci agar program intervensi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Ia menilai ketidaksesuaian parameter penilaian di lapangan masih berpotensi memicu keluhan dari warga yang membutuhkan.
“Data yang dikumpulkan harus benar-benar fix dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jika data yang diberikan tidak utuh, maka penanganan serta eksekusinya nanti tidak akan tepat sasaran. Antara petugas pendata dan masyarakat harus satu visi demi perbaikan ekonomi bersama,” tandasnya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Riyadi mendorong seluruh pihak terkait untuk terus berinovasi dalam merancang program penanggulangan kemiskinan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Langkah alternatif ini sangat vital untuk meng-cover warga tidak mampu yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan. Kami di legislatif, khususnya Komisi D, berkomitmen penuh mendukung penganggaran, serta program-program kesejahteraan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga Temanggung,” pungkasnya. (eko/redaksi)
