2 months ago
58
Tim iNews JAKARTA, iNews.id – Kehadiran sistem perpajakan mutakhir Coretax System dinilai menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk mereformasi total mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).
Sistem pengawasan berbasis data yang canggih kini memungkinkan negara mengawasi kepatuhan wajib pajak secara langsung tanpa harus membebani pihak ketiga.
Baca Juga
Siap-Siap, Coretax bakal Bongkar Modus Pecah Usaha demi Pajak UMKM 0,5 Persen
Gagasan ini digaungkan oleh Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia), Abdul Koni, dalam forum Tax Payer Conference 2026, Rabu (15/7/2026).
Menurut Koni, sistem withholding tax atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga (seperti perusahaan dan bendahara pemerintah) sudah tidak relevan lagi di tengah masifnya digitalisasi data perpajakan saat ini.
Baca Juga
13,3 Juta SPT Tahunan Telah Dilaporkan, Aktivasi Coretax Tembus 19,3 Juta
Sistem pemotongan oleh pihak ketiga awalnya lahir karena keterbatasan pemerintah dalam menghimpun data transaksi secara cepat.
“Namun, di era Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki kemampuan melakukan pengawasan secara real-time melalui integrasi data otomatis dan profiling wajib pajak,” katanya.
Koni menilai tetap mempertahankan mekanisme lama hanya akan memperpanjang rantai birokrasi dan memicu berbagai risiko finansial bagi dunia usaha. Sebagai solusi inovatif, Tax Payer Community mengusulkan penerapan model baru bernama Direct Tax Settlement.
Melalui skema ini, penerima penghasilan akan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya secara mandiri. Di sisi lain, perusahaan atau pemberi penghasilan cukup melaporkan transaksi pembayaran yang terjadi tanpa perlu melakukan pemotongan manual.
"Pendekatan ini akan menyederhanakan administrasi perpajakan secara drastis, menurunkan biaya kepatuhan, serta mengurangi sengketa yang selama ini dipicu oleh ruwetnya urusan administrasi pemotongan," kata Abdul Koni.
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
