7 hours ago
3
Tim iNews SURABAYA, iNews.id – Kualitas pembangunan di tingkat daerah sangat bergantung pada bobot kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, agar tepat sasaran, setiap regulasi dan program kerja wajib berpijak pada data yang akurat serta analisis komprehensif, bukan sekadar pemenuhan aspek normatif.
Hal tersebut ditegaskan Deputi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr Agus Sudrajat, dalam agenda Training of Trainers (ToT) Fasilitator Pendalaman Tugas DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar oleh BPSDM Jatim.
Baca Juga
Pemerintah Matangkan Regulasi Devisa Hasil Ekspor Jelang Berlaku 1 Juni
"Kebijakan tidak cukup hanya bersifat normatif. Kebijakan harus berbasis evidensi (bukti dan data) sehingga mampu menjawab persoalan riil masyarakat dan menghasilkan dampak pembangunan yang terukur," ujar Agus, dikutip Rabu (8/7/2026).
Di hadapan para peserta, Agus membeberkan sejumlah tantangan krusial yang masih kerap ditemukan dalam proses perumusan kebijakan di tingkat daerah. Beberapa di antaranya meliputi belum optimalnya pemanfaatan data riil sebagai fondasi utama pengambilan keputusan, masih lemahnya integrasi antara sistem perencanaan dengan penganggaran. Selain itu, proses evaluasi program kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (output).
Baca Juga
Pengamat Dorong Pemerintah Benahi Regulasi Kendaraan Listrik, Soroti Insentif agar Tepat Sasaran
Alhasil, masih banyak program pembangunan daerah yang belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun telah menyerap sumber daya anggaran yang sangat besar.
Sebagai contoh konkret, Agus menyinggung program penanganan stunting dan pengembangan UMKM. Menurutnya, kedua sektor tersebut mutlak membutuhkan akurasi data lapangan, analisis akar masalah yang tajam, serta sinergi lintas sektor agar intervensi anggaran tidak meleset.
Dorong Anggota DPRD Jadi Policy Leader
Lebih lanjut, LAN mengingatkan bahwa DPRD memegang peran yang sangat strategis dalam seluruh siklus kebijakan public mulai dari fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan ketat di lapangan. Oleh karena itu, anggota dewan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi politik praktis, tetapi juga bertindak sebagai policy leader.
"Kualitas kebijakan daerah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, serta analis kebijakan," katanya menambahkan.
Guna mengejawantahkan strategi tersebut, BPSDM Provinsi Jawa Timur menggelar pelatihan intensif bagi para fasilitator pendalaman tugas DPRD Jatim pada 22–26 Juni 2026 lalu. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri, Dr Sugeng Hariyono.
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
