1 day ago
5
Semarang, Infojateng.id– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut tidak hanya menyasar kondisi fisik rumah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan keluarga penerima.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan RTLH harus dilakukan secara menyeluruh. Selain memperbaiki rumah, pemerintah juga perlu melihat persoalan lain yang dihadapi keluarga, seperti pendidikan dan pekerjaan.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, 4 Maret 2026.
Upaya tersebut sejalan dengan penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit berhasil ditangani. Angka backlog turun dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Hingga Triwulan II 2026, penanganan kembali mencapai 65.449 unit melalui berbagai sumber pendanaan, mulai APBN, Dana Desa, APBD provinsi dan kabupaten/kota, hingga CSR dan Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Bukan Sekadar Bedah Rumah
Besarnya intervensi pemerintah juga terlihat dari fokus penanganan. Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH dan 340 unit pembangunan rumah baru.
Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas intervensi diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat agar menjadi lebih sehat, aman, dan layak.
Dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, misalnya, kini menempati rumah yang lebih layak setelah mendapatkan bantuan RTLH.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat mengecek kondisi rumah Sailah tidak hanya memastikan hasil perbaikan, tetapi juga melihat kondisi ekonomi keluarganya.
Suami Sailah, Ade Suratman, masih bekerja sebagai pedagang cilok di Cirebon, sementara Sailah menjadi pembantu rumah tangga. Anak sulung mereka yang telah lulus SMA juga belum mendapatkan pekerjaan.
Taj Yasin kemudian mendorong agar anak Sailah mendapatkan akses pekerjaan maupun pelatihan keterampilan.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Bagi Sailah, bantuan tersebut membawa perubahan besar. “Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tuturnya, 14 Juli 2026.
Hal serupa disampaikan Hadi Mulyono, warga Kudus. Ia mengaku telah lama ingin memperbaiki rumah, tetapi terkendala kemampuan ekonomi.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujarnya, 29 Juni 2026.
Meski penanganan terus digenjot, pekerjaan rumah masih panjang. Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat sekitar 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah terus mendorong agar program RTLH tidak berhenti pada perbaikan bangunan. Rumah yang sehat dan aman diharapkan menjadi pintu masuk bagi keluarga untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, serta peluang meningkatkan penghasilan.
Memasuki usia ke-81, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Jawa Tengah menangani persoalan kesejahteraan dari berbagai sisi. Sebab, membangun rumah bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga membangun kembali harapan keluarga yang menempatinya. (one/redaksi)
