Jepara, Infojateng.id – Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menetapkan status siaga darurat bencana hidrometereologi pada Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Pendapa RA. Kartini Jepara, Senin (9/12/2024).
Rapat koordinasi dihadiri perwakilan Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, dan relawan.
Status siaga darurat bencana tersebut dibacakan Pj bupati berdasarkan pada prakiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG dan hasil kaji cepat tim reaksi cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara.
“Berdasarkan prakiraan dari BMKG dan hasil kaji dari TRC BPBD mulai hari ini (Senin) Jepara berstatus siaga darurat bencana hidrometetereologi,” kata Edy.
Dalam paparannya, Edy mengungkapkan jika berdasarkan prakiraan musim hujan dari BMKG Semarang, curah hujan di Jepara pada Januari dan Februari 2025 sangat tinggi yakni lebih dari 500 mm. Meningkat dibandingkan Desember ini yang berkisar 300-500 mm atau kategori tinggi.
“Awal musim hujan pada November, puncaknya pada Februari dan berakhir pada pertengahan April 2025,” jelasnya.
Edy menjelaskan jika pada musim hujan bencana yang biasa terjadi diantaranya banjir, longsor, angin kencang, abrasi pantai, banjir rob hingga petir.
“Untuk banjir rawan terjadi di sebelas kecamatan, longsor di empat kecamatan. Sedangkan angin di enam kecamatan, abrasi pantai di 3 kecamatan dan rob di dua kecamatan,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah telah melakukan upaya mitigasi bencana, diantaranya perbaikan infrastruktur seperti perbaikan tanggul-tanggul sungai.
Termasuk juga melakukan penghijauan di daerah perbukitan, penanaman mangrove, sistem peringatan dini hingga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana dan menyiapkan seluruh stake holder yang terkait dengan kebencanaan.
“Masyarakat juga perlu bersama-sama melakukan mitigasi. Yakni melakukan identifikasi dan antisipasi resiko bencana hidrometereologi. Melakukan pencegahan dan mitigasi dengan bergotong royong membersihkan lingkungan, membangun awarenes dan kesiapan posko darurat,” tandasnya.
Dalam rakor ini sejumlah camat dan pimpinan perangkat daerah juga diminta melaporkan kondisi wilayahnya masing-masing. Diantaranya Camat Donorojo, Jepara, Welahan, Kepala DPUPR, Dinsospermasdes dan Kepala Dinas Kesehatan.
“Saya minta para camat mulai hari ini untuk stanby 24 jam dengan buat posko kedaruratan. Identifikasi berbagai potensi bencana dan kebutuhan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Pj bupati juga memerintahkan Dinas Kesehatan dan RSUD RA Kartini untuk bersiaga menghadapi potensi penyakit yang muncul pada musim penghujan seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).
Ia berharap kasus DBD di Jepara pada tahun ini tidak separah akhir tahun lalu.
“Apabila dalam keadaan darurat dan terkendala anggaran, kita bisa gunakan BTT (Belanja Tak Terduga). Nanti teknisnya bisa melalui Pak Asisten 3,” pungkasnya. (eko/redaksi)