JAKARTA, iNews.id - Lembaga survei Poltracking Indonesia menjelaskan proses verifikasi data lima lapis yang ketat. Poltracking mengklaim, hasil survei telah melewati serangkaian uji dan pengecekan untuk memastikan validitas dan keakuratannya.
Diketahui, Poltracking sebelumnya menuai sorotan lantaran hasil survei terkait Pilgub Jakarta 2024 yang dinilai berbeda dengan hasil survei lembaga lain.
![Putusan Dewan Etik Persepi Cacat Hukum](https://img.inews.co.id/media/100/files/inews_new/2024/11/08/hanta_yuda.jpg)
Baca Juga
Poltracking: Putusan Dewan Etik Persepi Cacat Hukum
Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan, proses verifikasi lima lapis meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban dan konfirmasi telepon.
Pertama, petugas survei harus benar-benar berada di lokasi yang sesuai. "Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan 9 responden terverifikasi,” ujar Masduri dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).
![Elektabilitas RK-Suswono 51,6%, Pramono-Rano Karno 36,4% dan Dharma-Kun 3,9%](https://img.inews.co.id/media/100/files/inews_new/2024/10/24/hanta_yuda.jpg)
Baca Juga
Survei Poltracking: Elektabilitas RK-Suswono 51,6%, Pramono-Rano Karno 36,4% dan Dharma-Kun 3,9%
Verifikasi geolocation dilakukan dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Hal ini untuk menghindari potensi manipulasi lokasi survei.
Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan bahwa responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei, sehingga hasilnya dapat dipercaya.
Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi, yakni durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam. Durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur.