1 day ago
7
Pati, Infojateng.id – Kekeliruan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat membacakan teks Pancasila dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Simpang Lima Pati, Senin (17/8/2026), menuai sorotan tajam.
Sebelumnya, video yang merekam langsung momen tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman itu, Chandra terdengar keliru mengucapkan sila kedua Pancasila.
Alih-alih membaca “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, Chandra mengucapkan “Keadilan yang Adil dan Beradab”.
Kekeliruan tersebut bahkan membuat peserta upacara tidak serempak saat mengikuti pembacaan Pancasila.
Kini, sorotan datang dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang Pati, Fatkurrahman. Ia menyayangkan keras kejadian tersebut dan menilai kesalahan dalam pembacaan dasar negara tidak semestinya terjadi dalam sebuah upacara kenegaraan.
“Saya sangat menyayangkan atas peristiwa upacara HUT RI ke-81 dalam acara pembacaan teks Pancasila oleh Plt Bupati Pati. Seharusnya tidak boleh terjadi kalau dipersiapkan secara matang, karena acara upacara itu mempunyai nilai yang sakral,” ungkap Fatkurrahman dengan nada kecewa.
Menurutnya, pembacaan Pancasila bukan sekadar bagian seremonial upacara. Terlebih, teks tersebut dibacakan langsung oleh seorang kepala daerah yang menjadi figur publik sekaligus pemimpin bagi masyarakat.
Fatkurrahman bahkan mempertanyakan kapasitas dan kepantasan Chandra dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Plt Bupati Pati yang saat ini menggantikan Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
“Masak seorang Plt Bupati keliru dalam pembacaan teks Pancasila. Bagaimana bentuk tanggung jawab moral terhadap anak bangsa, khususnya bagi pelajar di Kabupaten Pati?” tegasnya.
Bukan Sekadar Salah Ucap
Fatkurrahman menilai persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada kesalahan pengucapan satu kalimat.
Menurut dia, seorang pemimpin daerah semestinya mampu memberikan contoh dan keteladanan, terlebih ketika berdiri di hadapan ribuan peserta upacara dan pelajar dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Kesalahan pengucapan itu, lanjutnya, berpotensi menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, terutama generasi muda yang mengikuti upacara tersebut.
“Pemimpin daerah harus mampu memberikan keteladanan kepada masyarakat, termasuk dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Meski melontarkan kritik keras, Fatkurrahman berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkab Pati.
Ia meminta seluruh agenda resmi kenegaraan dipersiapkan secara lebih matang agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Bagi Fatkurrahman, momentum sakral seperti upacara peringatan kemerdekaan seharusnya justru menjadi panggung keteladanan seorang pemimpin, bukan malah memunculkan kesalahan dalam membacakan dasar negara.
Video asli kesalahan pembacaan Pancasila tersebut kini menjadi sorotan publik dan memantik perdebatan mengenai kesiapan serta tanggung jawab moral seorang kepala daerah dalam memimpin agenda kenegaraan. (one/redaksi)
