3 hours ago
1
Tim iNews Dody U Tomagola S.Sos. M.Si
Direktur Indonesia Corner Institute (ICI)
ADA satu prasangka yang beredar lebih dulu, bahkan sebelum bicara soal beasiswa kuliah, yaitu anggapan bahwa sejak Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipakai, alokasi bantuan sosial pemerintah diam-diam menyusut. Setiap kali muncul berita ribuan nama dicoret dari daftar penerima PKH atau bantuan sembako, reaksi pertama di kolom komentar nyaris selalu sama, katanya ini cara pemerintah memangkas anggaran bansos lewat sistem data baru yang lebih ketat.
Baca Juga
DPR Minta BPS Segera Perbaiki Data Desil Tak Sesuai, Beri Tenggat 2 Minggu
Faktanya berbeda. Yang terjadi bukan pengurangan, melainkan pertukaran, dari penerima yang sudah tidak lagi berhak, kepada penerima yang selama ini justru belum tersentuh. Pada April 2026, misalnya, sekitar 11 ribu penerima PKH dan bantuan sembako dicoret karena hasil pemutakhiran menunjukkan kondisi mereka sudah masuk kategori mampu, berada di desil 5 ke atas. Pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar 25 ribu keluarga baru justru masuk dan mulai berhak menerima bantuan karena kondisi ekonominya terverifikasi masuk desil 1 sampai 4. Dua angka itu berjalan beriringan, bukan berurutan sebagai pengurangan lalu diam.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, sudah berulang kali menjelaskan logika di baliknya. "Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis," katanya. Dalam skala yang lebih besar, sejak DTSEN mulai dipakai, lebih dari dua juta penerima bansos yang dianggap sudah tidak berhak telah dicoret dan dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan, sementara ratusan ribu keluarga penerima manfaat baru terus ditambahkan seiring pemutakhiran data berjalan.
Baca Juga
Mensos Tegaskan Data Desil Tak Sesuai Kondisi Bisa Diperbaiki, Ini Caranya
Isu ini bahkan sempat berkembang menjadi hoaks tersendiri, seolah ada dana bansos yang dipotong atau dialihkan ke pos anggaran lain. Gus Ipul secara khusus membantahnya. Bansos tidak dipotong, tidak ada dana yang dialihkan ke program lain, dan seluruh anggaran tetap berada dalam skema PKH, bantuan sembako, serta program bantuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kekhawatiran serupa juga sempat muncul saat pemerintah mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran. Gus Ipul kembali menegaskan bahwa efisiensi hanya menyasar kegiatan operasional yang bisa ditunda, seperti pelatihan pendamping sosial dan sejumlah rapat koordinasi, bukan pada bantuan yang diterima masyarakat. "Yang sifatnya bansos insyaallah tidak ada yang dikurangi," ujarnya.
Satu hal lagi yang sering luput dari persepsi publik, posisi desil bukan vonis yang tertutup rapat. Warga yang tercatat di desil 5 hingga 10 sekalipun tetap punya jalur untuk diperiksa ulang, kalau kondisi sesungguhnya di lapangan menunjukkan mereka memang membutuhkan bantuan. Pemutakhiran DTSEN dirancang dua arah, dari sistem pusat maupun dari laporan warga, RT, RW, perangkat desa, hingga pendamping PKH yang turun langsung melakukan verifikasi rumah ke rumah. Begitu ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan catatan lama, desil seseorang bisa diperbaiki, tanpa memandang di angka berapa ia sebelumnya tercatat. Justru di titik inilah DTSEN berbeda dari sekadar tabel statistik, ia adalah data yang terus bergerak mengikuti kenyataan di lapangan, bukan angka yang sekali ditetapkan lalu dibiarkan membeku.
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
