4 hours ago
1
WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersikukuh tetap merelokasi warga Gaza ke Yordania dan Mesir.
Dia bahkan tak peduli dengan penolakan dari para pemimpin Mesir dan Yordania untuk menampung warga Gaza.
Baca Juga
Utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff Terkejut Lihat Langsung Kondisi Gaza
"Kami melakukan banyak hal untuk mereka dan mereka akan melakukannya," kata Trump, di Gedung Putih, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (1/2/2025).
Trump sebelumnya mengungkap proposal untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania.
Baca Juga
Menlu Iran Sindir Trump: Daripada Usir Warga Gaza mending Pindahkan Penduduk Israel ke Greenland
Trump mengatakan telah memberi tahu Raja Abdullah dari Yordania soal rencana relokasi selama rekonstruksi berlangsung. Dia juga akan menyampaikan usulan serupa kepada Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi.
"Saya ingin Anda menampung lebih banyak lagi (warga Gaza) karena saya menyaksikan seluruh Jalur Gaza saat ini sangat kacau. Anda berbicara tentang sekitar 1,5 juta orang," kata Trump, seraya menambahkan relokasi warga Gaza itu bisa bersifat sementara atau jangka panjang.
Baca Juga
Mesir dan Yordania Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza: Upaya Pembersihan!
"Hampir semuanya hancur dan banyak orang meninggal di sana. Jadi saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun rumah-rumah di lokasi berbeda, di mana mungkin mereka bisa hidup dengan damai untuk perubahan," tuturnya.
Mesir dan Yordania menolak mentah-mentah rencana Trump tersebut. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir menegaskan tak bisa menerima segala upaya untuk memindahkan warga Palestina di Gaza ke negaranya untuk sementara maupun jangka panjang. Warga Gaza berhak atas wilayah mereka sehingga tak bisa menerima pemindahan apa pun.
Baca Juga
Nah, Trump Kini Minta Yordania dan Mesir Tampung 1,5 Juta Warga Gaza
"(Mesir) Tidak bisa menerima segala pelanggaran hak (warga Palestina), baik melalui permukiman, pendudukan, atau pengusiran warga Palestina dari tanah mereka untuk sementara maupun jangka panjang," bunyi pernyataan Kemlu Mesir pada 21 Januari.
