2 hours ago
1
Semarang, infojateng.id – Jawa Tengah masih memiliki surplus beras sekitar 1,5 juta ton, tetapi harga di tingkat pengecer mulai merangkak naik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bergerak cepat dengan memperbanyak Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, serta intervensi pasar untuk mencegah kenaikan harga semakin membebani masyarakat dan memicu inflasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, besarnya stok beras harus diikuti dengan kelancaran distribusi.
Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng bersama Bulog memastikan beras yang tersedia benar-benar bergerak hingga ke pasar dan masyarakat.
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Ahmad Luthfi saat audiensi dengan Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di kantornya, Selasa (8/9/2026).
Berdasarkan neraca beras hingga Agustus 2026, ketersediaan beras di Jawa Tengah mencapai 4.348.101 ton, sedangkan kebutuhan tercatat 2.809.248 ton. Dengan demikian, terdapat surplus 1.538.853 ton.
Namun, memasuki September, Pemprov Jateng tidak ingin terlena dengan besarnya angka surplus tersebut. Pemantauan harga pada 2–6 September 2026 menunjukkan adanya kenaikan harga beras di sejumlah pasar.
Pemantauan dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Dari pemantauan tersebut, harga beras rata-rata mengalami kenaikan sekitar 2,5 persen.
Kenaikan paling terlihat pada beras medium non-SPHP. Harganya tercatat naik sekitar 0,74 persen hingga 11,11 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kilogram.
Sementara beras premium mengalami kenaikan sekitar 0,67 persen hingga 14,09 persen di atas HET, dengan harga berkisar Rp15.000-Rp17.000 per kilogram.
Adapun harga beras SPHP relatif masih stabil, yakni sekitar Rp 60.000-Rp 62.000 per kemasan 5 kilogram.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemprov Jateng karena kenaikan harga beras berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat sekaligus menyumbang inflasi.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegas Ahmad Luthfi.
Kenaikan harga beras diduga tidak terlepas dari meningkatnya harga gabah di tingkat produsen. Saat ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani rata-rata mencapai Rp 7.300 per kilogram, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan sekitar Rp 8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut diduga membuat sebagian pelaku distribusi, mulai distributor, subdistributor, grosir, agen hingga pengecer, menahan penjualan. Mereka menghadapi tekanan margin karena harga gabah meningkat, sementara harga jual beras dibatasi ketentuan HET pemerintah.
Karena itu, intervensi pasar dinilai diperlukan agar persoalan di tingkat hulu tidak berujung pada tekanan harga di tingkat konsumen.
Kepala Dishanpan Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan, pemantauan harga terus dilakukan bersama dinas terkait.
Operasi pasar juga diperkuat untuk menjaga distribusi dan memastikan pergerakan beras tetap lancar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas penyaluran bantuan pangan dan GPM.
“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp 24,9 miliar,” ujar Widi. Dari sisi ketersediaan, Bulog memastikan stok beras Jawa Tengah masih dalam kondisi aman.
Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista, mengatakan, penyaluran beras SPHP Bulog Kanwil Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Penyerapan beras juga telah mencapai 100 persen dari target.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Bulog juga mendapat tambahan target dari pemerintah pusat berupa penyaluran sekitar 90 ribu bantuan pangan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton. Dikurangi bantuan pangan itu, maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton. Ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” kata Gandi.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jateng menempatkan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga sebagai fokus utama. Surplus beras tidak boleh berhenti sebagai angka di neraca, tetapi harus benar-benar terasa manfaatnya hingga tingkat konsumen.
Langkah intervensi pasar pun dipercepat agar kenaikan harga yang mulai terlihat tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Tengah. (eko/redaksi)
