17 hours ago
7
Semarang, infojateng.id – Kesejahteraan pekerja tak hanya ditentukan berapa besar upah yang diterima, tetapi juga berapa murah kebutuhan pokok bisa didapatkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menjawab persoalan tersebut melalui koperasi buruh.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendorong Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) memotong rantai distribusi kebutuhan pokok agar pekerja bisa memperoleh sembako dengan harga lebih murah.
Koperasi diminta membangun akses langsung ke petani, grosir, dan produsen, sehingga harga barang yang dibeli buruh sedekat mungkin dengan harga produsen.
“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harus harganya harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan seperti sabun dan sampo bisa langsung melalui grosir,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi pengawas dan pengurus KBJS di Semarang, Rabu (2/9/2026).
Menurut Luthfi, koperasi buruh tidak boleh berhenti sebagai program kelembagaan. Keberadaannya harus memberikan manfaat yang langsung dirasakan pekerja, terutama dalam menekan pengeluaran rumah tangga.
Ia menilai, ketika kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga lebih kompetitif, manfaatnya akan dirasakan pekerja setiap bulan.
Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya bertumpu pada kenaikan upah, tetapi juga pada kemampuan menekan biaya kebutuhan sehari-hari.
“Orientasinya bukan sekadar program. Orientasinya adalah kebutuhan buruh terpenuhi dan buruh lebih sejahtera,” tegasnya.
Untuk memperkuat peran koperasi, Luthfi meminta lokasi pengembangannya dipetakan berdasarkan perusahaan dan kawasan industri.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar koperasi dapat ditempatkan sedekat mungkin dengan basis pekerja dan memiliki pasar anggota yang jelas.
Pemprov Jateng, lanjut dia, siap memberikan asistensi, membantu membuka akses permodalan, serta mempertemukan KBJS dengan pemasok kebutuhan pokok.
Luthfi juga berharap KBJS dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya direplikasi di kawasan industri lain di Jawa Tengah. Perusahaan pun didorong memberikan ruang bagi koperasi agar jangkauan layanan kepada pekerja semakin luas.
“Kalau ini bisa berjalan baik, menjadi role model dan bisa dikembangkan di kawasan industri lainnya,” ujarnya.
KBJS sendiri diresmikan pada Mei 2025 dan mulai menjalankan penjualan kebutuhan pokok pada Juli 2026. Saat ini, koperasi telah menyediakan 36 jenis barang dan mendapat dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Ketua KBJS, Luqmanul Hakim, mengatakan, koperasi terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di luar skema pengupahan.
Menurut dia, antusiasme buruh terhadap keberadaan koperasi cukup tinggi. Sebab, kebutuhan primer yang disediakan koperasi merupakan barang yang secara rutin dibeli pekerja dan keluarganya.
“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah bisa membeli barang di bawah harga pasar dengan kualitas yang sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” kata Luqmanul usai audiensi.
Ia menyambut positif arahan Gubernur untuk memperkuat hubungan koperasi dengan produsen dan memperluas jangkauan layanan. Akses langsung terhadap sumber barang dinilai dapat menjadi kunci agar koperasi mampu memberikan harga yang lebih kompetitif kepada anggota.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desy Arijani, mengatakan, pemerintah telah mendampingi KBJS sejak tahap pendirian, pengurusan perizinan, hingga penyediaan tempat usaha yang lebih representatif.
Untuk tahap awal, kata dia, koperasi diarahkan memprioritaskan barang dengan tingkat perputaran tinggi, terutama beras, minyak goreng, dan gula.
“Barang-barang itu dibutuhkan anggota setiap bulan sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” ujar Desy.
Tidak hanya perdagangan kebutuhan pokok, KBJS mulai mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS. Ke depan, pendampingan akan diarahkan pada penambahan anggota, penguatan modal, serta perluasan jenis layanan.
Dengan penguatan tersebut, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, tetapi tumbuh sebagai instrumen ekonomi pekerja yang mampu membantu menekan biaya hidup, sekaligus memperkuat kesejahteraan buruh Jawa Tengah. (eko/redaksi)
