3 hours ago
13
Batang, infojateng.id – Satuan Tugas (Satgas) Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kabupaten Batang menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah daerah memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) demi menjamin kualitas makanan bagi anak-anak.
Wakil Bupati Batang sekaligus Ketua Satgas SPPG Suyono mengingatkan seluruh mitra pelaksana agar tidak bermain-main dengan takaran maupun kualitas bahan pangan yang telah ditentukan.
Menurutnya, tindakan mengurangi volume atau kualitas demi keuntungan pribadi termasuk bentuk kecurangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Karena kalau tidak sesuai SOP, artinya mengurangi dari nilai-nilai yang sudah ditentukan, itu kan bisa menjadi yang bersifat korupsi mengurangi nilai. Meskipun sedikit kali tiap hari kali 1 bulan itu. Jadi kan bisa menjadi nilai korupsi dan menjadi temuan-temuan,” kata Suyono usai menghadiri Rakor Yayasan atau Mitra SPPG Tentang Kebutuhan Suplai Bahan Baku Lokal Untuk Dapur SPPG di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (4/8/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi daerah melalui pelibatan rantai pasok lokal. Ia mewajibkan para mitra untuk menyerap hasil produksi petani dan peternak di Kabupaten Batang serta melarang keras praktik monopoli pasokan (supplier).
“Ada sirkel peternak telur, ada sirkel peternak ayam, ada sirkel petani sayuran. Itu semua kan harus terjual. Dan siapa yang membeli, ya dari para mitra-mitra ini. Itu sudah dari pusat pun kan dianjurkan seperti itu. Jangan sampai tidak memanfaatkan produk lokal. Keterlibatan UMKM dan petani lokal harus dijaga dari praktik yang tidak sehat,” jelasnya.
Kalau ada monopoli ya kita coret, nanti kita suspend dan dtutup. Karena itu merugikan para petani lokal. Terkait dengan evaluasi teknis, Suyono menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program ini terletak pada integritas para pengelola.
“Penekanan saya itu satu, kejujuran. Menjadi mitra yang baik, karena ini program negara yang harus menghasilkan anak-anak yang cerdas dengan makan bergizi gratis ini. Ya produknya pun harus bergizi, sesuai dengan takaran yang ditentukan,” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Korwil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batang Puji Lestari menyatakan, pihak pengelola terus mendorong peningkatan angka penyerapan komoditas lokal yang saat ini masih menyisakan sekitar 19 persen pasokan dari luar daerah.
“Penyerapan bahan baku lokal itu harapannya setelah acara ini itu bisa minimal seperti tadi disampaikan Wakil Bupati tadi bahwa paling tidak menyentuh angka 90-an lah gitu. Meskipun kadang memang kebutuhan bahan baku lokal ini kan entah karena jumlahnya yang terbatas juga semakin banyak akhirnya mengambil dari tempat lain,” ujar dia.
Menanggapi isu sanksi dan mekanisme pengawasan terhadap SPPG yang bermasalah, Puji meluruskan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran awal akan diproses secara internal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum melangkah ke jalur hukum.
“Pelaporan itu kan sifatnya itu haknya BGN secara internal, tidak kemudian serta-merta langsung pihak luar yang mengeksekusi. Jadi di BGN kan ada Pemantauan dan Pengawasan. Itu haknya Pemantauan dan Pengawasan terlebih dahulu untuk kemudian menangani hal seperti ini,” ungkapnya.
Puji memastikan kondisi operasional SPPG di Kabupaten Batang sejauh ini relatif aman dan kondusif. Pihaknya terus melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi risiko keselamatan pangan.
“Upaya preventifnya yang sering dilakukan dan juga mitra. Jadi mitra, kepala, dan pengawas gizi itu yang bertanggung jawab atas keamanan operasional sampai distribusi ke sekolah,” pungkasnya. (eko/redaksi)
