2 weeks ago
52
Pemerintah Kabupaten Jepara terus berkomitmen mewujudkan birokrasi bersih dan bebas korupsi. Komitmen itu ditegaskan dalam acara Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dan Penandatanganan Pakta Integritas di Gedung Shima, Kamis (19/6/2025). - (infojateng.id)
Jepara, infojeteng.id – Pemerintah Kabupaten Jepara terus berkomitmen mewujudkan birokrasi bersih dan bebas korupsi. Komitmen itu ditegaskan dalam acara Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dan Penandatanganan Pakta Integritas di Gedung Shima, Kamis (19/6/2025).
Acara ini dihadiri seluruh Kepala Perangkat Daerah dan menghadirkan narasumber Kunto Nugroho, Penyuluh Antikorupsi Jawa Tengah dan anggota KOMPAK API Jateng.
Wakil Bupati Jepara, Gus Hajar, yang menyampaikan sambutan Bupati H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit), mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, setara dengan terorisme dan narkoba.
“Sejak 2004 hingga 2024, KPK menangani 1.666 kasus korupsi, dan 51% di antaranya melibatkan pemerintah daerah. Ini jadi perhatian serius,” tegasnya.
Nilai MCP Jepara Tinggi, Tapi SPI Masih Waspada
Pada tahun 2024, Jepara mencatat nilai MCP KPK sebesar 96,83, menempati peringkat 23 nasional dan ke-9 di Jawa Tengah. Namun, skor SPI Jepara sebesar 77,99 masih masuk kategori Waspada, meski di atas rata-rata nasional (71,53) dan Jateng (76,06).
“Nilainya bagus, tapi belum cukup. Integritas ASN harus terus ditingkatkan,” pesan Gus Hajar.
Mas Wiwit: ASN Harus Jadi Panutan
Bupati Mas Wiwit menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan lewat tiga pendekatan: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“ASN harus jadi teladan dalam moral, etika, dan kejujuran. Jangan jadikan pakta integritas ini sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh jajaran Pemkab Jepara menjadikan integritas sebagai pondasi dalam melayani masyarakat.
“Kalau semua ASN berintegritas, visi misi Jepara Mulus menuju kesejahteraan bisa kita wujudkan bersama,” tuturnya.
Penyuluh Antikorupsi: Integritas Bukan Sekadar Tanda Tangan
Sementara itu, Kunto Nugroho mengingatkan bahwa praktik korupsi berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kalau pejabatnya korup, masyarakat pasti kehilangan kepercayaan. Mari wujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah,” katanya.(eko/redaksi)
