Tak Hanya Wisata, Karimunjawa Kini Didorong Jadi Kawasan Budidaya Rumput Laut Nasional

14 hours ago 2

Jepara, infojateng.id – Kepulauan Karimunjawa tak hanya menyimpan pesona wisata bahari, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor perikanan budidaya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kini mulai mengembangkan komoditas rumput laut sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir, seiring mengalirnya bantuan senilai sekitar Rp9 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, bantuan tahap pertama telah disalurkan untuk pengembangan kawasan budidaya rumput laut seluas 47 hektare yang berada di kawasan konservasi Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNK).

“Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahap pertama ini 47 hektare. Masuk wilayah konservasi BTN. Kemungkinan dua minggu ini dikerjakan dan sebulan selesai. Itu berupa lahan produksi rumput laut kurang lebih 45 hektare, kemudian sisanya kebun bibit,” kata Witiarso, Senin (6/7/2026).

Selain kawasan produksi, pemerintah juga membangun kebun bibit yang akan menyediakan benih unggul bagi para pembudidaya. Pengelolaannya akan didampingi langsung oleh KKP agar kualitas produksi terus meningkat.

Tak hanya itu, kelompok pembudidaya juga akan memperoleh dukungan sarana produksi berupa lima unit perahu panen dan perahu khusus untuk perawatan kawasan budidaya.

Menurut Witiarso, bantuan tersebut baru menjadi tahap awal. Pemerintah pusat telah menyiapkan pengembangan tahap kedua seluas hampir 190 hektare.

“Yang tahap kedua kurang lebih hampir 190 hektare. Anggarannya sudah siap. Tinggal menunggu tanda tangan sama Balai Taman Nasional. Nanti dikasih fasilitas benih, alat menanam, kemudian alat untuk panen. Mudah-mudahan tahun ini selesai,” ujarnya.

Apabila seluruh tahapan dapat direalisasikan, total kawasan budidaya rumput laut di Karimunjawa akan mencapai lebih dari 200 hektare. Nilai bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat diperkirakan mencapai sekitar Rp9 miliar.

Program tersebut akan memberikan manfaat langsung kepada sekitar 10 hingga 11 kelompok pembudidaya rumput laut yang tersebar di Karimunjawa.

“Efeknya sangat bagus. Kelompoknya kurang lebih ada 10 sampai 11 kelompok yang mendapatkan bantuan rumput laut. Semua di Karimunjawa,” katanya.

Melihat besarnya dukungan pemerintah pusat, Jepara dinilai memiliki peluang menjadi salah satu sentra produksi rumput laut di Indonesia.

Namun, Witiarso menegaskan pengembangannya tetap harus memperhatikan aturan konservasi karena lokasi budidaya berada di kawasan yang dikelola Balai Taman Nasional Karimunjawa.

“Harapan kami seperti itu. Karena ini wilayahnya menyangkut lembaga lain yaitu BTN, jadi saya sangat berhati-hati. Ketika nanti berbenturan dengan aturan BTN, regulasinya cukup ketat. Jadi kami tidak berani terlalu muluk-muluk,” ujarnya.

Meski demikian, peluang pengembangan masih terbuka lebar. Salah satu kebutuhan yang kini menjadi perhatian adalah pembangunan fasilitas penjemuran agar kualitas rumput laut hasil panen semakin baik.

“Tahun depan akan diagendakan alat penjemur sehingga proses pengeringannya lebih baik dan kualitas rumput laut meningkat,” jelasnya.

Saat ini, Desa Kemujan dinilai memiliki potensi terbesar sebagai kawasan budidaya rumput laut. Sementara untuk wilayah Bondo, pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan, meski proses verifikasi sebelumnya belum dapat diselesaikan tepat waktu.

“Di Bondo kemarin kita sudah kasih. Tahun ini verifikasinya terlambat. Mungkin kita ajukan tahun ini atau tahun depan,” ujarnya.

Bagi masyarakat Karimunjawa, budidaya rumput laut bukanlah hal baru. Aktivitas tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 1990. Karena itu, ketika pertama kali berkunjung ke Karimunjawa, salah satu aspirasi yang diterima Bupati justru berkaitan dengan pengembangan komoditas tersebut.

“Sudah jalan dari tahun 1990 sampai sekarang. Ketika saya pertama kunjungan ke sana, yang diminta adalah rumput laut. Dan pemerintah pusat juga sangat fokus terhadap rumput laut. Ini sudah kita perjuangkan dan dapat sekitar Rp9 sekian miliar untuk 200-an hektare,” tutur Witiarso. (eko/redaksi)

Read Entire Article
Kabar Jateng | InewS | | |