1 day ago
5
Pati, infojateng.id – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memastikan seluruh biaya penanganan medis korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati ditanggung bersama.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono saat didampingi Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau para korban yang menjalani perawatan di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, Kamis (10/9/2026).
“Yang jelas semua akan ditangani, baik dari BGN maupun dari Pemkab. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, akan ditanggung semua oleh BGN maupun Pemkab,” kata Trenggono.
Hingga pukul 13.00 WIB, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1.
Dari jumlah tersebut, 59 korban masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit, sedangkan 154 korban lainnya tercatat menjalani rawat jalan.
“Dengan adanya kejadian fatal keracunan makanan ini, saya bersama dengan Plt Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai sore hari ini masih ada pasien yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi segera pulih, tidak ada yang mengkhawatirkan,” ujar Trenggono.
BGN telah menjatuhkan sanksi pembekuan operasional atau suspend terhadap SPPG Gembong 1. Sanksi tersebut diberikan seiring evaluasi atas dugaan ketidaksesuaian proses penyediaan makanan dengan standar operasional prosedur (SOP).
“Kalau suspend bagi yang korbannya di atas 100 itu masuk kategori yang sudah berat, itu pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya juga jelek, kami suspend permanen. Suspend ringan 10 hari, suspend sedang 20 hari, dan suspend berat 30 hari,” tegas Trenggono.
Menurut dia, pihaknya juga akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola dapur SPPG di berbagai daerah. Pemeriksaan dilakukan melalui pemantauan secara virtual maupun kunjungan langsung untuk memastikan seluruh tahapan penyiapan makanan berjalan sesuai SOP.
“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami akan melakukan pengecekan secara virtual maupun kunjungan ke dapur-dapur supaya betul-betul makanan bisa disiapkan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak awal diarahkan untuk mempercepat penanganan kesehatan terhadap para korban.
Langkah tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada keluarga agar tidak ragu membawa anak yang mengalami keluhan untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” kata Chandra.
Ia menambahkan, mekanisme pembiayaan penanganan korban telah dikoordinasikan bersama BGN.
Pemkab Pati terlebih dahulu memastikan pelayanan medis berjalan tanpa hambatan, sementara pembiayaan selanjutnya ditanggung melalui kolaborasi BGN dan pemerintah daerah.
“Sebagaimana tadi disampaikan oleh BGN, terkait biaya pengobatan nanti ditanggung BGN bersama Pemkab,” ujarnya.
Pemkab Pati juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut mulai pekan depan. Pemeriksaan akan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Kodim, Polresta, serta seluruh unsur Forkopimda.
“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra.
Pemeriksaan mencakup kelayakan fasilitas serta kesesuaian kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan menjadi dasar rekomendasi Pemkab Pati kepada BGN.
“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” tutur Chandra.
Selain menengok korban yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, Trenggono bersama Plt Bupati Pati juga meninjau langsung SPPG Gembong 1 yang memproduksi menu MBG dalam peristiwa tersebut.
Kunjungan itu turut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan, serta unsur Forkopimda.
Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan proses penyediaan makanan di SPPG berjalan sesuai ketentuan dan standar keamanan pangan. (eko/redaksi)
