2 days ago
3
Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sejumlah pemangku kepentingan terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah hingga 24 Juli 2026, sebanyak 6,8 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat di daerah terdampak.
Dari jumlah tersebut, 4.853.800 liter bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara 1.951.500 liter lainnya berasal dari dukungan CSR, PMI, TNI, Polri, serta berbagai instansi lainnya.
Bantuan tersebut telah menjangkau sekitar 61.139 kepala keluarga (KK) atau 184.643 jiwa. Adapun tiga daerah dengan distribusi air bersih terbanyak yakni Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Banjarnegara.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan hingga 24 Juli 2026 terdapat 25 kabupaten/kota, 83 kecamatan, dan 148 desa yang terdampak kemarau. Sebanyak 11 kabupaten/kota bahkan telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Menurutnya, ketersediaan air bersih masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Masih ada sisa ketersediaan air bersih sekitar 40 juta liter dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD kabupaten/kota. Terkait air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia,” ujar Bergas saat melaporkan kondisi terkini kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin (27/7/2026).
Selain kekeringan, BPBD juga mencatat peningkatan kejadian kebakaran selama musim kemarau. Dalam periode 5 Juni hingga 19 Juli 2026, terjadi 275 kasus kebakaran, terdiri atas 56 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta 219 kebakaran gedung dan rumah.
Kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp607 juta, sedangkan kebakaran gedung dan rumah menimbulkan kerugian sekitar Rp27 miliar.
“Karhutla paling banyak terjadi di lahan, terutama lahan tebu. Ini yang perlu diantisipasi oleh daerah,” kata Bergas.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipasi jauh sebelum musim kemarau tiba. Seluruh kepala daerah diminta melakukan mitigasi, memetakan wilayah rawan kekeringan, serta memastikan distribusi air bersih berjalan optimal.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi,” ujar Luthfi saat memimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) bersama kepala OPD, BUMD, dan BLUD di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Selain memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, Pemprov Jawa Tengah juga mengantisipasi kebutuhan air untuk sektor pertanian guna menjaga produktivitas padi pada 2026.
Luthfi mengungkapkan, pemerintah telah mengajukan bantuan pompa air kepada Kementerian Pertanian dan telah memperoleh persetujuan.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal nanti Dinas Pertanian dan Peternakan menindaklanjuti agar bisa segera dikirim,” pungkasnya. (one/redaksi)
