Pati, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perikanan memperluas pasar hingga jaringan ritel modern. Salah satu upayanya dilakukan melalui penguatan kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar.
Upaya tersebut dibahas dalam Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati bersama Kementerian UMKM RI di Hotel Safin Pati, Kamis (27/8/2026).
Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, kemitraan dengan perusahaan besar perlu diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk perikanan lokal.
“Kalau kerja sama ini berkembang, maka dapat menjadi pilot project bagi pasar modern yang lain untuk menggandeng produk-produk unggulan dari Kabupaten Pati,” kata Chandra.
Menurutnya, pengembangan sektor perikanan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Pelaku UMKM juga membutuhkan dukungan pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelatihan, serta akses pemasaran agar usahanya berkembang.
“Pasar juga perlu kita tingkatkan, terutama kerja sama dengan PT Perikanan dan AEON,” ujarnya.
Chandra mendorong sejumlah komoditas seperti udang, lele, nila, dan nila salin dapat masuk ke jaringan distribusi perusahaan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh mitra.
Pemkab Pati juga menyiapkan sektor perikanan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Chandra mengatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Pati diarahkan dapat memanfaatkan ikan dan hasil laut dari pelaku UMKM perikanan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Dengan garis pantai yang cukup panjang, yakni 60 km, produk perikanan kita dapat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya Kabupaten Pati,” katanya.
Meski memiliki potensi besar, Chandra menilai pengolahan hasil perikanan di Pati masih belum optimal. Salah satu tantangannya adalah akses menuju pasar modern yang dinilai dapat meningkatkan nilai jual produk.
Ia juga menyoroti persoalan biaya produksi yang masih menjadi kendala bagi sejumlah pembudidaya.
“Untuk nila salin, harga pakan yang tinggi menjadi kendala karena Harga Pokok Penjualan (HPP)-nya tidak menguntungkan. Hal yang sama juga terjadi pada budidaya lele dan bandeng,” ungkapnya.
Di sektor perikanan tangkap, Chandra menyebut kebijakan harga khusus solar non-subsidi bagi nelayan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha.
Ia menyebut harga solar yang diberikan kepada nelayan berada di kisaran Rp15.000.
“Bulan ini memang menjadi bulan yang tidak terlalu bagus untuk ikan tangkap. Pendapatan nelayan tidak sebesar biasanya,” ujarnya.
Chandra juga mengapresiasi peluang kerja sama yang diberikan AEON Indonesia. Menurutnya, kemitraan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi produk unggulan Pati untuk menembus jaringan pasar modern.
Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil Kementerian UMKM RI, Yogia Prihartiny, mengapresiasi sinergi antara Pemkab Pati, perangkat daerah, dan perusahaan dalam mempertemukan pelaku UMKM dengan calon mitra usaha.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Chandra ke Kementerian UMKM RI.
“Pelaku UMKM harus menjaga etika, kualitas, dan kuantitas produk ketika bekerja sama dengan mitra perusahaan besar,” pesan Yogia.
Ke depan, Pemkab Pati bersama Kementerian UMKM akan terus memperkuat kemitraan antara UMKM sektor perikanan dengan perusahaan besar, termasuk PT Perikanan Indonesia dan AEON Indonesia.
Pelaku usaha juga didorong meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan kuantitas produk, pengelolaan pembiayaan, serta memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh mitra usaha.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta narasumber dari PT Perikanan Indonesia dan PT AEON Indonesia. Peserta kegiatan merupakan pelaku UMKM sektor perikanan di Kabupaten Pati.(eko/redaksi)

1 day ago
8

















































