19 hours ago
8
Batang, infojateteng.id – Layanan bus Trans Jateng akan diperluas hingga Kabupaten Batang untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pekerja menuju kawasan industri, termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau KEK Industropolis Batang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang kini mematangkan skema angkutan pengumpan atau feeder yang akan menghubungkan titik pemberhentian Trans Jateng dengan kawasan industri.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batang Agung Widodo mengatakan rencana perluasan layanan tersebut telah dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam sejumlah pertemuan koordinasi.
Menurutnya, terdapat usulan perubahan titik pemberhentian utama Trans Jateng agar lebih dekat dengan kawasan yang menjadi penyangga industri.
“Berapa kali pertemuan dengan provinsi, alhamdulillah kita mendapatkan positif. Jadi nanti Trans Jateng ini juga akan mendukung kegiatan di KITB. Pergeseran titik halte dipusatkan ke wilayah yang bersentuhan langsung dengan area industri,” kata Agung saat ditemui di Kantor Dishub Batang, Jumat (28/8/2026).
Salah satu opsi yang dibahas adalah memindahkan titik pemberhentian dari Banyuputih ke Plelen. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan posisi wilayah Gringsing yang diproyeksikan menjadi kawasan penyangga KEK Industropolis Batang.
“Usulan kemarin saat pertemuan itu tidak di Banyuputih, tapi malah di Plelen. Karena sebagai penyangga nantinya untuk Kawasan Ekonomi Khusus adalah yang di Gringsing. Malah kemarin ada wacana untuk haltenya nanti tidak di Banyuputih, tetapi nanti di Plelen,” ujarnya.
Agung mengatakan keberadaan titik pemberhentian Trans Jateng perlu diikuti dengan angkutan pengumpan agar masyarakat dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan industri.
Karena itu, Pemkab Batang mulai merancang rute, waktu tempuh, hingga skema operasional feeder.
“Pemkab Batang nantinya harus menyiapkan angkutan dari titik Trans Jateng berhenti menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.
Dishub Batang juga akan melakukan kajian mengenai kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar tarif angkutan. Kajian Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) tersebut direncanakan dilakukan pada 2027.
“Di tahun 2027 kita nantinya akan ada kegiatan itu untuk ATP-WTP-nya dulu, karena kita harus berhitung kira-kira dengan kemampuan itu seperti apa untuk menjadi bahan pertimbangan,” katanya.
Kajian tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan skema tarif agar layanan transportasi publik tetap terjangkau masyarakat sekaligus dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pengembangan jaringan transportasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di Kabupaten Batang. Dalam jangka panjang, konektivitas diharapkan dapat diperluas hingga kawasan aglomerasi Petanglong dan Kabupaten Pekalongan.
Namun, Agung mengatakan pengembangan akan dilakukan secara bertahap. Fokus awal tetap diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Batang.
“Ke depannya harapannya itu sampai dengan Petanglong, jadi sampai dengan Kabupaten Pekalongan. Cuma memang untuk bertahap di 2028 masih untuk mengakomodir Kabupaten Batang,” terangnya.
Dishub juga memastikan kesiapan feeder menjadi perhatian agar tidak terjadi kesenjangan layanan ketika Trans Jateng mulai beroperasi di Batang.
“Jangan sampai nanti Trans Jateng sudah sampai, ternyata feeder-nya yang belum siap. Ini nanti juga akan ada kajian dari timnya,” tegas Agung.
Selain persoalan rute dan tarif, Pemkab Batang juga mempertimbangkan keberlangsungan angkutan umum lokal. Pemerintah daerah berencana melibatkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam pembahasan pengembangan ekosistem transportasi tersebut.
Agung berharap keberadaan layanan baru tidak membuat pelaku usaha angkutan yang sudah ada tersisih. Sebaliknya, mereka diharapkan dapat beradaptasi dan masuk dalam sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
“Nanti kami itu kan ada organisasi ini ya, Organda. Nanti kami akan koordinasi terkait dengan itu. Harapannya semuanya bisa terakomodir,” ujarnya.
Menurut Agung, perubahan pola transportasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan cepat, nyaman, dan memiliki kepastian waktu.
Ia menilai kebiasaan angkutan umum yang menunggu penumpang terlalu lama atau mengetem perlu diperbaiki agar masyarakat kembali tertarik menggunakan transportasi publik.
“Eranya itu era yang harus menyesuaikan. Karena yang namanya sekarang masyarakat itu butuhnya cepat, nyaman, tidak menunggu sampai lama,” katanya.
Agung mencontohkan, angkutan umum sebaiknya tidak menunggu terlalu lama hanya untuk memenuhi jumlah penumpang tertentu. Menurutnya, perubahan pola layanan tersebut menjadi bagian dari transformasi angkutan umum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai belum ada lima orang, masih dua orang ternyata menunggu dan lain sebagainya. Hal-hal inilah, budaya-budaya inilah yang mungkin memang perlu kita support,” ujarnya.
Pemkab Batang akan terus berkoordinasi dengan Organda dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun sistem transportasi terintegrasi tersebut.
“Jadi kita minimal menyerap aspirasi, harapan mereka seperti apa, coba kita diskusikan,” pungkas Agung. (eko/redaksi)
